Anggota DPRD Kutai Timur Masdari Kidang

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI TIMUR- Anggota DPRD Kutai Timur Masdari Kidang mengeluarkan pernyataan penting terkait netralitas dalam konteks politik menjelang Pemilihan Umum 2024. Anggota Komisi C ini meminta kepada Bapak Bupati Kutim  untuk melakukan evaluasi Camat Bengalon, guna memastikan bahwa netralitas pejabat publik tetap terjaga.

Tindakan ini muncul seiring dengan fakta bahwa salah satu anak dari Camat Bengalon akan mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari Partai Demokrat pada pemilihan mendatang, mewakili daerah pemilihan (dapil) 2.

"Kami Mohon kepada Bapak Bupati Kutim agar mengevaluasi jabatan Camat Bengalon. Mengingat anak dia sebagai Caleg Demokrat di Dapil 2 pada Pemilu 2024 Mendatang," ungkap Masdari Kidang kepada media ini, Senin (28/8/2023).

Masdari Kidang berharap agar tindakan tersebut akan membantu mencegah potensi konflik kepentingan dan menjaga integritas serta kredibilitas proses politik.

Banyaknya aspirasi dari masyarakat terkait pencalegan anak Camat Bengalon menunjukkan tingginya dapat memicu konflik antar masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh pejabat publik memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas pemilihan serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang adil dan berkualitas.

"Untuk menjaga netralitas sebagai pejabat publik. Mengingat banyaknya aspirasi masyrakat tentang kasus ini," terangnya

Komitmen untuk menjaga netralitas dan meminimalkan potensi benturan kepentingan dalam lingkup pejabat publik menjadi semakin relevan menjelang kontestasi politik. Meskipun hubungan keluarga adalah hal yang wajar dalam konteks masyarakat, penting bagi institusi pemerintahan dan perwakilan rakyat untuk menunjukkan bahwa mereka berada di luar pengaruh politik dan mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan obyektivitas.

Pernyataan Masdari Kidang ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam tugas-tugas pemerintahan, terutama dalam menghadapi momen penting seperti pemilihan umum. Diharapkan tindakan ini juga akan memberikan contoh positif kepada pejabat publik lainnya untuk memastikan bahwa proses politik berlangsung dalam koridor yang transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat.(nda)